Post-Truth Politics & Epistemic Crisis : Narasi, Afek, dan Kebenaran yang Terpecah
Fenomena post-truth politics muncul sebagai respons atas transformasi radikal dalam produksi dan konsumsi informasi di era digital. Dalam kondisi ini, fakta objektif tidak lagi menjadi basis utama dalam pengambilan keputusan politik. Sebaliknya, emosi, keyakinan pribadi, dan identitas kelompok justru lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik. Situasi ini menandai pergeseran besar dalam politik modern: dari politik deliberatif berbasis argumen rasional menjadi politik afektif berbasis loyalitas epistemik.
Konsep post-truth pertama kali mencuat secara global saat Oxford Dictionaries menetapkannya sebagai “word of the year” pada 2016, menyusul Brexit dan kemenangan Donald Trump, dua peristiwa besar yang sarat disinformasi. Namun, post-truth bukan sekadar soal kebohongan atau hoaks. Ia adalah gejala sistemik dari keruntuhan struktur epistemik modern, di mana kebenaran bukan lagi ditentukan oleh prosedur ilmiah atau otoritas profesional, melainkan oleh kesesuaian dengan identitas kelompok dan algoritma media sosial.
Di sinilah letak apa yang disebut sebagai epistemic crisis, suatu keretakan mendasar dalam tatanan pengetahuan publik, yang ditandai oleh meningkatnya keraguan terhadap institusi kebenaran (media, sains, akademisi), serta maraknya pluralitas “kebenaran alternatif”. Dalam hal ini, politik post-truth bukan hanya krisis komunikasi, tetapi krisis demokrasi itu sendiri, karena demokrasi membutuhkan dasar rasional bersama untuk deliberasi dan kebijakan publik.
| Unsur/Konsep Utama | Definisi | Tokoh / Karya Utama |
|---|---|---|
| Post-Truth Politics | Politik yang menempatkan emosi dan opini di atas fakta objektif dalam memobilisasi dukungan publik | Ralph Keyes, The Post-Truth Era (2004); Lee McIntyre, Post-Truth (2018) |
| Krisis Epistemik | Situasi di mana sistem sosial kehilangan dasar bersama tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan | Steve Fuller, Post-Truth: Knowledge as a Power Game (2018) |
| Disinformasi | Informasi yang secara sengaja salah dan digunakan untuk manipulasi politik | Claire Wardle & Hossein Derakhshan, Information Disorder (2017) |
| Echo Chambers | Lingkungan digital yang memperkuat pandangan sendiri tanpa paparan informasi yang berlawanan | Cass Sunstein, #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media (2017) |
| Epistemic Tribalism | Kecenderungan mempercayai narasi berdasarkan keanggotaan kelompok atau identitas ideologis tertentu | Peter Kreko, The Hungarian Far Right (2020); dan literatur media studies |
| Alternative Facts | Konsep bahwa fakta bisa dipilih sesuai preferensi politik | Kellyanne Conway (2017), dirujuk dalam diskursus epistemologi kontemporer |
Kritik dan Alternatif
Teori post-truth politics memang berhasil menjelaskan kerapuhan demokrasi deliberatif di era digital, namun tetap menyimpan sejumlah kelemahan:
- Terlalu deterministik terhadap teknologi
Banyak analisis menempatkan media sosial dan algoritma sebagai aktor utama, sehingga mengabaikan agensi manusia dan kapasitas kritis publik. Padahal, masyarakat tidak selalu menjadi korban pasif dari disinformasi. - Kurangnya analisis struktural
Teori post-truth seringkali gagal menjelaskan struktur ekonomi-politik yang memproduksi disinformasi: industri klik, ekonomi atensi, kapitalisme digital. Hoaks dan kebohongan tidak muncul dari ruang hampa. - Cenderung elitis dan teknokratis
Wacana ini kadang bersifat normatif: seolah hanya kalangan terdidik dan profesional yang berhak mendefinisikan kebenaran. Ini justru bisa memperkuat ketimpangan epistemik dan menciptakan resistensi dari masyarakat.
Alternatif yang lebih kritis menekankan bahwa post-truth bukan hanya soal “hilangnya fakta”, tapi adalah gejala ketidaksetaraan epistemik, yaitu ketimpangan dalam siapa yang boleh berbicara, mendefinisikan realitas, dan dipercaya publik. Maka, teori ini perlu dikaitkan dengan:
- Teori afek dan emosi politik
- Sosiologi pengetahuan digital
- Teori kapitalisme platform dan algoritmik governance
Implikasi Teoretis:
- Menantang asumsi utama demokrasi deliberatif yang berbasis rasionalitas universal.
- Menggambarkan politik sebagai arena produksi pengetahuan yang sangat dipengaruhi oleh afiliasi identitas dan emosi, bukan fakta.
- Mengaitkan politik representasi dengan epistemologi: siapa yang dipercaya, siapa yang diabaikan.
Implikasi Metodologis:
- Narrative Analysis: untuk mengkaji struktur narasi hoaks dan bagaimana narasi ini membentuk kepercayaan publik.
- Digital Ethnography: pendekatan kualitatif yang mendalami praktik pengguna dalam komunitas digital (grup WA, Facebook, Telegram).
- Ethnography of Power: observasi relasi kekuasaan dalam produksi dan distribusi informasi—siapa yang punya akses, siapa yang dipercaya.
- Network Analysis: pemetaan hubungan antara aktor penyebar disinformasi (akun bot, influencer, elite politik, media alternatif).
- Visual Politics & Memetics: analisis semiotik terhadap meme dan konten visual sebagai bentuk narasi alternatif.
Kontekstualisasi Indonesia
Fenomena post-truth politics dan krisis epistemik tidak terjadi dalam ruang hampa. Di Indonesia, kemunculan politik pasca-kebenaran telah menemukan ladangnya sendiri dalam berbagai dinamika sosial, politik, dan kultural sejak satu dekade terakhir. Ia tumbuh subur dalam situasi di mana trust publik terhadap institusi negara, media, dan akademisi mengalami erosi, sementara kanal-kanal digital alternatif (seperti WhatsApp group, Telegram, hingga TikTok) menjadi medan utama penyebaran narasi.
Pola ini terlihat jelas dalam kontestasi politik sejak Pilpres 2014, yang menandai momen polarisasi besar-besaran di masyarakat Indonesia. Dalam situasi ini, emosi dan identitas menjadi penentu utama sikap politik, bukan lagi kebijakan atau data. Kampanye negatif, narasi berbasis agama atau etnis, serta konspirasi politik digunakan untuk mengkonsolidasikan basis massa. Dikotomi "cebong vs kampret", "nasionalis vs Islamis", atau "pro-pemerintah vs oposisi" bukan semata kategori politik, melainkan menjadi perangkat epistemik—cara orang memilih untuk mempercayai satu narasi dan menolak lainnya.
Media sosial berperan sangat besar dalam memperkuat gejala ini. Namun, konteks Indonesia juga memperlihatkan keunikan lokal dalam struktur penyebaran informasi: grup WhatsApp keluarga, obrolan di warung kopi, atau ceramah keagamaan informal seringkali menjadi sumber utama narasi alternatif. Di banyak kasus, produksi dan penyebaran disinformasi dilakukan oleh aktor non-negara (tokoh agama, komunitas lokal, bahkan figur selebriti), tapi seringkali memperoleh legitimasi karena dianggap “lebih dekat” dengan rakyat ketimbang media arus utama atau pakar.
Di sisi lain, ketidakmerataan literasi digital dan bias pendidikan turut memperparah krisis epistemik ini. Masyarakat di daerah tertinggal atau kelompok usia tua lebih rentan terhadap hoaks, bukan semata karena ketidaktahuan, tetapi karena kebutuhan akan rasa aman dan afiliasi sosial yang ditawarkan oleh narasi-narasi populis. Sementara itu, elite politik memanfaatkan kondisi ini dengan sengaja menciptakan “kebenaran alternatif” sebagai strategi mobilisasi dan kooptasi.
Maka, dalam konteks Indonesia, post-truth tidak bisa dibatasi pada pertarungan informasi digital semata, melainkan harus dilihat sebagai puncak dari proses panjang krisis otoritas, polarisasi identitas, dan disintegrasi ruang publik. Untuk itu, upaya literasi dan penguatan demokrasi deliberatif harus dirancang bukan hanya secara teknis (misal dengan cek fakta), tetapi juga secara struktural dan kultural: siapa yang punya otoritas berbicara, bagaimana narasi dibentuk dalam komunitas, dan bagaimana membangun kembali kepercayaan terhadap institusi pengetahuan.
Riset tentang Post-Truth (berbasis disinformasi dan krisis epistemik)
| Topik | Metode |
|---|---|
| Analisis narasi hoaks politik pada pemilu 2024 di TikTok dan WhatsApp | Narrative analysis |
| Studi jaringan buzzer dalam framing isu Papua / LGBT / khilafah | Network analysis |
| Etnografi komunitas WhatsApp keluarga dan konsumsi disinformasi | Digital ethnography |
| Analisis media alternatif dan produksi “kebenaran tandingan” | Critical discourse analysis |
| Proyek literasi digital dan dampaknya terhadap pemilih muda | Action research |
Riset tentang Identitas dan Epistemologi (berbasis intersectional epistemic analysis)
| Topik | Metode |
|---|---|
| Studi persepsi kebenaran antar kelompok ideologis (nasionalis vs Islamis vs progresif) | Interview + ethnography |
| Analisis meme dan visual politics dalam pertempuran narasi politik | Visual semiotics + memetics |
| Politik afek dan komunitas digital: studi kasus netizen 62, cebong-kampret, dan oposisi | Digital sociology |
