Agonistic pluralism adalah teori politik kontemporer yang dikembangkan oleh Chantal Mouffe, sebagai kritik terhadap liberalisme deliberatif (Habermas, Rawls) yang menekankan konsensus rasional dalam demokrasi. Bagi Mouffe, demokrasi tidak boleh membayangkan konflik sebagai anomali atau gangguan, melainkan sebagai hakikat politik itu sendiri. Politik yang sehat bukanlah politik tanpa konflik, tetapi politik yang mampu mengelola konflik secara produktif tanpa mengubahnya menjadi permusuhan destruktif (antagonism menjadi agonism).
Inti dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa masyarakat demokratis selalu terdiri dari identitas, kepentingan, dan nilai yang saling berbenturan. Namun, alih-alih menghapus perbedaan itu demi konsensus, agonistic democracy justru mendorong eksistensi lawan (adversary) yang sah dalam sistem politik: seseorang yang kita lawan keras secara ideologis, tapi kita anggap punya hak yang sah untuk berpartisipasi.
Penegasan Teoretis: Demokrasi dan Imajinasi Radikal
Mouffe mengambil inspirasi dari filsafat post-strukturalis (terutama Carl Schmitt dan Derrida), serta pengalaman pasca-Perang Dingin yang memperlihatkan stagnasi politik dalam demokrasi liberal. Bagi Mouffe, krisis demokrasi hari ini bukan karena terlalu banyak konflik, tetapi justru karena penyempitan ruang konflik politik. Ketika semua partai beroperasi dalam “tengah teknokratik” yang mirip, publik kehilangan perasaan bahwa ada pilihan politik yang betul-betul bermakna.
Konflik harus dipertahankan dalam bentuk yang demokratis melalui institusi yang membuka ruang bagi pertarungan ideologis. Dengan kata lain, pluralisme sejati bukan pluralisme pendapat netral, tapi pluralisme yang mengakui adanya perbedaan mendalam—yang tak bisa diselesaikan lewat nalar deliberatif belaka.
| Unsur / Konsep Kunci | Penjelasan Ringkas | Kutipan Langsung (Mouffe) | Karya & Tahun |
|---|---|---|---|
| 1. Pluralitas Tak Terdamaikan | Politik muncul dari keberagaman nilai yang tidak dapat direduksi ke satu titik konsensus. | “The idea that a final resolution of conflicts is possible… is both unrealizable and dangerous.” | The Democratic Paradox, 2000 |
| 2. Antagonisme vs Agonisme | Musuh tidak dieliminasi, tetapi diubah menjadi lawan tanding yang sah dalam arena demokratis. | “What liberal democratic politics needs is to transform enemies into adversaries.” | The Democratic Paradox, 2000 |
| 3. Ruang Publik sebagai Arena Hegemoni | Ruang publik tidak netral, tetapi hasil konstruksi hegemonik yang selalu terbuka bagi kontestasi. | “All political identities are the result of processes of hegemonic construction.” | On the Political, 2005 |
| 4. Emosi dan Identitas Politik | Hasrat, afeksi, dan emosi adalah dasar dari pengikatan politik; bukan sekadar argumen rasional. | “Affective investment is at the heart of political identification.” | Agonistics: Thinking the World Politically, 2013 |
| 5. Demokrasi = Kontestasi Abadi | Demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan proses tak selesai dari artikulasi dan negosiasi tuntutan. | “Democracy should be seen as a never-ending process of contestation.” | The Democratic Paradox, 2000 |
| 6. Politik sebagai Hegemoni | Tidak ada posisi politik yang netral. Politik progresif harus merebut dan membangun hegemoni alternatif. | “No political order is ever neutral or without exclusion.” | On the Political, 2005 |
| 7. Populisme Inklusif / Kiri | Populisme kiri yang demokratis bisa membangun kehendak kolektif rakyat berdasarkan rantai tuntutan. | “Left populism is a political strategy aimed at constructing a collective will of the people through a chain of democratic demands.” | For a Left Populism, 2018 |
Kontekstualisasi Indonesia: Polarisasi sebagai Energi Politik?
Dalam konteks Indonesia, teori ini memberikan lensa alternatif untuk membaca fenomena polarisasi politik, terutama dalam lanskap pasca-2014. Apa yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai “politik identitas” yang memecah-belah, bisa ditafsir ulang sebagai gejala lemahnya kanal-kanal konflik politik yang sah, seperti partai dan organisasi sipil.
Alih-alih terus mendorong rekonsiliasi palsu atau netralitas steril, pendekatan agonistik menantang kita untuk membangun institusi demokrasi yang mampu menampung perbedaan sebagai ekspresi ideologis yang sah, bukan sekadar “perbedaan teknik pembangunan”. Dalam banyak kasus, polarisasi tak tumbuh liar, tapi justru muncul karena ketiadaan ruang artikulasi politik yang otentik.
Kampus, ruang digital, dan media sosial bisa menjadi arena konflik agonistik, tetapi juga rentan bergeser menjadi antagonisme, bila negara atau institusi terlalu represif terhadap wacana alternatif.
Kritik dan Alternatif: Dari Populisme Kanan ke Emansipasi Radikal
Mouffe tak menolak populisme, tetapi menyarankan agar populisme dibentuk secara kiri/progresif: membangun ‘kami’ yang inklusif untuk melawan oligarki, bukan berdasarkan eksklusi etnis atau agama. Agonistic pluralism bisa menjadi framework untuk membedakan populisme sebagai bentuk mobilisasi politik yang demokratis dari ekstremisme yang eksklusif.
Namun, kritik terhadap Mouffe mencatat keterbatasan konkret dalam penerapannya. Beberapa kalangan (terutama dari gerakan feminis dan poskolonial) menilai bahwa Mouffe terlalu fokus pada konflik dalam ruang formal politik Barat, dan kurang memperhatikan struktur kekuasaan global atau historis kolonialisme. Demikian juga, tantangan muncul saat konflik bukan hanya antara ideologi sah, tetapi menyangkut hak hidup dan keamanan komunitas rentan.
Implikasi Teoritis dan Metodologis: Demokrasi sebagai Praktik Rancang Ulang Konflik
Dari sisi metodologi, pendekatan agonistik mendorong studi-studi politik yang memperhatikan simbolisme, afek, diskursus, dan imajinasi politik. Ini berarti menggeser penelitian dari sekadar analisis kebijakan atau perilaku pemilih, menuju pemaknaan wacana, representasi identitas, dan performativitas oposisi.
Agonistic pluralism juga menuntut peneliti untuk memahami konflik politik bukan semata sebagai persoalan rasionalitas, tapi sebagai bagian dari perebutan makna dan pengaruh dalam arena publik. Oleh karena itu, metode seperti analisis wacana kritis, etnografi politik, dan studi performatif menjadi relevan.
Ruang Riset Mahasiswa: Menghidupkan Konflik Demokratis
Berikut beberapa objek riset yang dapat dikembangkan dalam kerangka teori ini:
- Representasi konflik ideologis dalam debat pemilu atau media digital.
- Studi etnografi gerakan mahasiswa: bagaimana mereka memproduksi oposisi terhadap narasi dominan kampus.
- Ruang publik kampus sebagai arena agonistic politics antara nilai-nilai konservatif dan progresif.
- Analisis wacana politik “rekonsiliasi nasional”: apakah ia menutup ruang konflik yang sah?
- Studi tentang peran influencer politik dalam memproduksi antagonisme atau membuka agonistic space.
- Analisis desain kelembagaan partai politik dan sejauh mana mereka menciptakan saluran oposisi otentik.
